Nasional

Pernyataan Presiden yang Buat Kaget Para Bupati

Jitoe – Musawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, meninggalkan catatan tersendiri. Setidaknya membuat para Bupati yang hadir terkaget oleh Sambutan Presiden RI, Joko Widodo saat membuka acara ini 26 Maret 2021.

Pernyataan Joko Widodo yaitu menyebutkan bahwa setiap pemerintah Kabupaten cukup melakukan 2 program prioritas unggulan dalam upaya melakukan pembangunan 5 tahun kedepan. Anggaran APBD tidak boleh diecer-ecer , tidak boleh dibagi rata setiap dinas. Kalau sampai dalam pelaksanaan APBD didistribusikan diecer-ecer dibagi rata tiap dinas, Presiden Jokowi Widodo yakin, pembangunan di kabupaten tersebut tidak akan jadi, tidak bisa bangun apa apa, tegasnya.

Acara yang juga dihadiri Mendagri dan Sekretris Negara tersebut Presiden Joko Widodo berharap kepada para bupati, supaya dapat melayani dan mendampingi rakyat dalam upaya menghadapi suasana covid 19, dan setiap bupati harus membuka secara detail anggaran kemana larinya dan dilakukan catatan belanja yang baik.

Pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 titipan penting. Titipan penting I. Konsolidasi anggaran harus betul-betul dilakukan, apalagi dalam anggaran yang goncang seperti dalam suasana masa pandemi seperti saat ini. “Rencana anggaran APBN dibuka secara detail, cek secara detail kemana larinya outputnya apa dan outcome-nya apa, semuanya harus dikalkulasi.

Jangan dibelanjakan untuk banyak pos belanja, jangan semua dinas diberi semua-semua kita tidak punya skala prioritas, bupati harus tahu prioritasnya yang mana. Kabupaten menurut saya (Presiden joko Widodo), setiap kabupaten 2 prioritas cukup, misalnya membangun semua pasar di kabupaten saya selesai semua, misalnya percetakan sawah sekian ribu hektar selesai dalam 5 tahun kedepan, konsentrasikan anggaran itu kesana, 60%-70 % anggaran untuk cetak sawah rakyat akan selalu ingat.

Kalau semua dinas anggaran dinaikkak 10%, semua dinas diberi anggaran secara merata, percaya kepada saya tidak akan jadi barang, percaya saya”, tegas Joko Widodo.

Baca Juga:   Pemerintah Takedown 40 Ribu Link Penjualan Pakaian Impor di E-Commerce

Lebih lanjut Joko Widodo menegaskan “Anggaran jangan diecer-ecer pada setiap pos belanja, tidak akan jadi, hasilnya seperti tidak membangun apa-apa selama 2 tahun, nanti tahu-tahu sudah 5 tahun tidak membangun apa-apa. Buat saja unggulan, 2 saja prioritas penuh, untuk menghasilkan produk yang maksimal, dicari yang benar-benar ada manfaatnya bagi masyarakat. Anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati, anggaran fokus pada hal-hal esensial yang betul-betul dibutuhkan masyarakat, anggaran itu terbatas, APBD itu terbatas, jangan diecer-ecer jangan dibagi rata.
Kalau anggaran difokuskan mengontrolnya itu lebih mudah, menejemen pengawasan-nya gampang.
II. Lakukan perencanaan yang matang itu kunci, apa yang dimaui bupati, cek betul apa ada manfaat untuk rakyat rencanakan secara detail dan baik.
III.

Pelaksanaan dilakukan dan manajemen kontrol di lapangan harus dilakukan, banyak terjadi miss manajemen, banyak bukti tidak dilakukan kontrol secara ketat, tidak tepat waktu dan kualitas tidak baik, sehingga yag baik hanya catatan belanjanya yang baik, laporannya yang baik. Tetapi hasilnya dilapangan tidak baik, hasilnya tidak bisa dinikmati oleh rakyat ini harus dihindari.
IV.

Penanganan pandemi covid 19 jangan turun jangan lengah sedikit pun, lakukan testing, tresing dan treatment , lacak dan diisolasi jangan sampai lepas, terutama yang masih masuk sona merah dan orange harus didorong untuk masuk ke sona hijau.
Program vaksinasi dikawal dengan detail pelaksanaannya dimonitor kenapa saya cek sampai halmahera utara, maluku tengah saya ingin memastikan distribusi vaksin sampai ke daerah nggak sih terlambat nggak sih, kalau kurang ya kurang karena yang mau kita vaksian 181,5 juta jiwa.
Siapa yang harus diprioritaskan, siapa yag harus didahulukan harus tahu dan dikontrol.

Baca Juga:   Kerahkan Alat Eskavator KAI Percepat Normalisasi Rel Amblas di Jalur Gilas-Sepancar

Bupati harus ngerti berapa yang harus divaksin, kalau bilang kurang lebih 200-an ribu pak, berarti bupati itu belum ngerti, harus tahu detailnya, ini persoalan gede (besar) semua harus tahu.

Kasus di Eropa, di India yang sudah turun, tahu-tahu melompat sampai tiga kali, empat kali lipat Covid-19-nya. Kita alhamdulillah, di Januari kita pernah berada di angka 13.000 kasus harian, 14.000, bahkan pernah 15.000. Sekarang di kita sudah turun dan berada di angka 5.000, 6.000 (kasus harian), dan akan terus kita turunkan.

Coba lihat India 59.000 kasus harian, Brazil 90.500 kasus harian, Amerika Serikat 66.000. Ini harus menjadi kehati-hatian kita semuanya. Jangan merasa, sudah 5.000 kasus harian, langsung kewaspadaan kita (menurun) dan kita lengah. Hati-hati. Ini, barang ini enggak kelihatan. Di mana, kita juga enggak tahu. Lewatnya apa, kita juga enggak tahu. Medianya untuk penularan apa, juga enggak (kita tahu). Oleh sebab itu, satu-satunya jalan: tetap harus waspada dan tidak lengah.
V. Percepatan pemulihan ekonomi jadi kunci, dimana gas dan rem harus diatur per sektor, hati-hati.

Penting dengan dilaksanakan program padat karya, misalnya bangun jalan, bangun sekolah dengan padat karya. Setiap proyek pemerintah wajib harus gunakan produk-produk lokal, jangan bangun proyek pemerintah gunakan produk asing. Dengan demikian biar ada permintaan sehingga tidak ada terjadi PHK.

Kalau ada investasi, tolong layani sebaik-baiknya dan harus cepat. Kunci ekonomi kita di investasi dan ekspor, karena APBN hanya naik sekitar 5 % (naik sedikit- sedikit). Kalau ada yang buka investasi dan membuat lapangan kerja harus dilayani dengan baik.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button