PalembangSUMSEL

Pemkot Palembang Tandatangani Perjanjian Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik

Editor: M. Anton

JITOE – Upaya Pemerintah Kota Palembang dalam menangani persoalan sampah kembali dibuktikan dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan pihak ketiga.

Penandatangan dilakukan Wali Kota Palembang Harnojoyo dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor Kemenko Maves RI, Jakarta Pusat, Rabu (9/3/2022).

Selain kota Palembang, penandatanganan PKS PSEL juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang.

“Alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali, penandatanganan yang dilakukan hari ini dapat disaksikan langsung oleh bapak Menteri Menko Kemaritiman terkait dengan kerjasama proyek PTSL di kota Palembang,” kata Harnojoyo.

Atas nama Pemkot Palembang dan masyarakat, Harnojoyo mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian atas dukungan serta fasilitas yang diberikan dalam rangka menyelesaikan perjanjian kerja sama.

Baca Juga:   Meriahkan Fornas VI 10 Ribu Peserta dari 34 Provinsi akan Ramaikan Palembang dan OI

“Dengan proyek PSEL yang akan segera berjalan, ini akan menjadi solusi dalam mengatasi persampahan di Palembang. Kita yakin, dengan teknologi dapat jadi salah satu solusi untuk mengatasi sampah,” ujar Harnojoyo.

Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, yang juga hadir dalam penandatanganan PKS PSEL, berharap persoalan sampah di ibu kota Provinsi Sumsel ini segera teratasi.

Zainal mengatakan pihaknya juga berencana melakukan studi banding ke Bali dan Cilacap guna meninjau langsung PSEL di dua kota itu.

“Tadi juga sudah disampaikan oleh bapak Menteri, bahwa apa yang dilakukan ini telah dilakukan ini sudah jalan di Bali dan Cilacap. InsyaAllah juga nanti kami akan melakukan studi banding ke daerah tersebut,” ujar Zainal.

Baca Juga:   Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik, Pj Gubernur Agus Fatoni Kumpulkan Lurah se-Sumsel

“Yang penting kami Pemerintah Daerah sementara ini harus ada komitmen Pemerintah Pusat membantu subsidi atau yang biasa disebut BLPS sehingga beban APBD itu tidak berat,” kata Zainal pula.

Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan mengungkapkan masalah persampahan menjadi isu yang sangat penting, terlebih masih belum berimbangnya kapasitas penampungan dan juga sistem pengolahan sampah yang ada.

“Oleh karena itu perlu kerja sama dan bahu membahu dari semua pihak untuk mengatasi masalah persampahan,” ujar Menko. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button