JITOE.com, Palembang – Angka inflasi Sumatera Selatan per Januari 2024 mencapai 3,17%, melebihi angka nasional sebesar 2,61%.
Terkait hal itu, Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni memberikan empat poin arahan yang harus dilaksanakan.
Pertama, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan pihak terkait diminta menyusun rencana kegiatan mengenai inflasi 2024.
Kedua, setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat berpartisipasi dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Ketiga, setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat melaksanakan GPM melalui CSR di lokasi perusahaan masing-masing, dengan melaporkan hasil kegiatan tersebut setiap bulan kepada Gubernur Sumsel.
Keempat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan bersama BUMD diharapkan melaksanakan Operasi Pasar Murah setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis.
“Kita semua dievaluasi pada posisi masing-masing. Inflasi ini sangat terkait dengan masyarakat maka perlu ditangani dengan serius. Inflasi sumsel di atas angka nasional. Beras, cabai merah, pdam, rokok, dan komoditas lainnya yang menyebabkan inflasi di Sumsel meningkat ” ujar Fatoni, saat memimpin Rapat Penanganan Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Ruang Rapat Bina Praja pada Selasa (09/01/2024).
Ia berharap agar Gerakan Operasi Pasar Murah dapat dilaksanakan secara bergantian, teratur, dan menjadi gerakan masal secara masif agar Sumsel tidak lagi berada di peringkat kelima inflasi tertinggi di atas nasional.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono, menambahkan bahwa pasar murah akan dilaksanakan secara berkesinambungan hingga Februari. Kegiatan ini dapat dilakukan secara parsial oleh masing-masing OPD dan koordinasi yang terstruktur dalam penggunaan CSR oleh BUMM/BUMD.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala BPS Provinsi Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, Kepala Satgas Pangan Polda Sumsel, AKBP Hadi Saefudin, dan para Kepala OPD Provinsi Sumsel.(*)
