JITOE.com, Palembang – Kini, Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sumatera Selatan berupaya meraih kembali status terakreditasi yang statusnya dicabut oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) beberapa bulan lalu lantaran diterpa isu sebagai sarang pungli dan pelayanan yang tidak standar.
Yang jelas diharapkan BPSDMD ke depan ini bisa kembali seperti sedia kala. Dengan mengembalikan akreditasi semula.
“Untuk saat ini tidak ada permasalahan, dan yang sekarang ini yang belum bisa dijalankan cuma PKN managerial, sedang untuk PKP, PKA saat ini sudah bisa dijalankan dengan pendampingan dari LAN,” kata Kepala BPSDMD Provinsi Sumsel Prof Dr H Edward Juliartha SSos MM di kantornya minggu lalu (13/03/2024).
Soal adanya pencabutan agreditasi oleh LAN memang ada sanksinya. Namun sekarang ini sudah mulai kita pulihkan tahap demi tahap.
“Tinggal PKN 2 yang yang belum bisa dilaksanakan. Untuk sekarang ini memang banyak yang perlu kita benahi, karena peosesnya itu tidak segampang membalikkan telapak tangan,” kata Edwar.
Termasuk masalah vendor yang akan bermitra dengan BPSDMD akan dipilih secara selektif dengan dilakukannya test foods. Setiap catering yang akan menjadi mitra akan diseleksi oleh kepala bidang dan kepala subbidang yang membidanginya.
Menyoal kapan BPSDMD Sumsel akan kembali normal seperti sedia kala, menurut Edwar, untuk saat ini sudah normal , hanya saja saat ini sedang berupaya mengembalikan Akreditasinya kembali. Agar kita bisa melaksanakan PKN 2.
Untuk saat ini hanya PKP dan PKA yang bisa diaksanakan. Sedang untuk melaksanakan PKN 2 harus sudah akreditasi dulu.
“Insyaallah tahun ini terlaksana, karena saya juga sudah mengikuti rapat zona integritas,” kata Edwar.
Diakui Edwar dengan Widyaiswara sebanyak 23 orang yang ada saat ini tentu masih perlu penambahan guna mengimbangi sekedul kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan. Selain kelinieran untuk kembalI kepada akreditasi ketika melaksanakan PKN 2.
Karena kita juga ingin menuju Coorporate University, karena kita sudah masuk posisi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Makanya, kata Edwar, saat ini tidak bisa main main dalam upaya memanajrial dan mengembalikan BPSDMD berstatus akreditasi kembali
Dan kita tidak menginginkan terjadinya pekerjaan yang terulang seperti yang lama.
“Mudah mudahan dengan kerja keras dan dukungan stake holder terkait, upaya memajukan dan mengembangan BPSDMD Sumsel dalam waktu dekat akan akan tercapai. Yang penting kita bekerja sesuai dengan regulasi yang sudah ada,” harap Edwar seraya mengatakan tidak perlu mempersoalkan hal hal lalu.
Sebagaimana diketahui era sebelum Edwar, lembaga Diklat Sumsel ini dicabut status Akreditasinya tahun lalu lantaran lembaga diklat bawah naungan Pemprov. Sumsel ini diterpa isu dugaan banyaknya pungutan tidak resmi yang terjadi yang dilaporkan oleh peserta diklat PKA/PKP ke LAN pusat.
Seperti dugaan kewajiban setiap peserta PKA/PKP untuk membuat satu stel jas seharga Rp 1,5 juta. Ditambah sepuluh stel jas untuk panitia meski di aturan pembiayaan (SBU) dari LAN tidak ada.
Padahal Jas untuk panitia itu sendiri, pada kenyataannya tidak diberikan kepada panitia
Selain jas, juga diwajibkan membuat baju kemeja lapangan tiap peserta, ditambah untuk jatah sepuluh panitia, namun tidak diberikan ke panitia.
Disamping keharusan setiap peserta PKA/PKP ketika membuat laporan OL diwajibkan dan diperintahkan untuk dibuatkan dengan biaya sudah ditentukan.
Dilaporkan juga adanya isu bagi peserta yang ingin mendapatkan juara rangking 1 – 10 bisa dicapai dengan menyiapkan sejumlah dana.
Peserta mengeluhkan pula adanya keharusan memberikan cenderamata saat penutupan serta mempersoalkan soal catering yang bermutu rendah, hingga kondisi asrama yang mereka nilai jorok. (fse)
