JITOE.com, Kendal – Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyarankan agar pejabat negara yang mencalonkan diri dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 sebaiknya mundur dari jabatannya untuk menghindari konflik kepentingan atau “conflict of interest”.
Ganjar menegaskan perlunya perubahan aturan terkait hal ini, termasuk untuk calon wakil presiden Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
“Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam),” ujar Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/01/2024), menanggapi unggahan akun media sosial ‘X’ Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.
Ganjar menyoroti potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul jika pejabat negara yang maju dalam pilpres tidak mundur dari jabatannya. Menurutnya, potensi ini harus diwaspadai dan menjadi perhatian serius.
“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi ‘conflict of interest’,” ujarnya.
Ganjar juga mencermati penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, yang seringkali terjadi. Ia menyoroti praktik di mana pejabat menggunakan fasilitas dan alat transportasi negara dengan dalih kunjungan kerja, padahal sebenarnya untuk kegiatan kampanye.
“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” paparnya.
Ganjar mengungkapkan bahwa ia telah banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud dan timnya. Ia juga mendorong agar aturan terkait pejabat sekelas menteri atau wali kota yang maju dalam pilpres dapat diubah.
“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair,” kata Ganjar.(*)
