JITOE.com, Jakarta = Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa selama pemilihan umum, seorang presiden hingga para menteri memiliki hak untuk berkampanye dan memihak pada calon presiden tertentu.
Pernyataan ini dilontarkan Jokowi pada Rabu (24/01/2024) sebagai tanggapan terhadap sorotan mengenai netralitas kabinet dan dugaan pemanfaatan fasilitas negara dalam kampanye.
Pernyataan Jokowi tersebut sebagai bentuk reaksi, setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan akan mundur dari jabatannya dan mengkritisi pejabat publik yang dianggap “memanfaatkan jabatan” untuk kepentingan kampanye Pemilu 2024.
Meskipun demikian, Jokowi menyatakan bahwa sebagian menterinya yang terlibat dalam kampanye Pilpres 2024 “boleh saja.” Dia tidak melihat masalah jika mereka “memihak” pada calon presiden tertentu.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak,” ujar Jokowi dikutip dari BBC.com.
Namun, Jokowi menekankan bahwa selama kampanye, penggunaan fasilitas negara harus dihindari.
Pernyataan ini disampaikan saat acara bersama Menteri Pertahanan dan calon presiden, Prabowo Subianto, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/01/2024).
Presiden menegaskan bahwa presiden dan menteri adalah “pejabat publik sekaligus pejabat politik” dan menekankan pentingnya mematuhi aturan.
Sebagaimana diketahui, dua menteri di kabinet Jokowi, yakni Prabowo Subianto dan Mahfud MD, saat ini mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024. Sejumlah menteri dan wakil menteri juga terlibat dalam tim kampanye untuk berbagai calon presiden dan cawapres. Meski demikian, beberapa di antaranya masih aktif menjabat dalam kabinet.
Beberapa menteri dan wakil menteri yang masih aktif di kabinet Jokowi dan terlibat dalam tim sukses Pemilihan Presiden 2024 mencakup Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan wakilnya, Angela Tanoesudibjo, yang bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.
Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.
Meskipun terlibat dalam kampanye, beberapa menteri tetap menjalankan tugas publik mereka. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dan Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, yang juga mencalonkan diri, masih memegang jabatan publik.
Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir secara terbuka mendukung Prabowo-Gibran, ia tidak secara resmi tergabung dalam Tim Kampanye Nasional.(*)
