JITOE.com, Palembang – Kelompok LSM SIRA, penggiat anti korupsi di Sumatera Selatan (Sumsel) kembali melakukan aksi demo di kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jl. Kapten Arivai Palembang Jum’at (15/03/2024).
Mereka mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni segera merekomendasikan pencopotan Ahmad Rizali sebagai Pj Bupati Muara Enim kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi Iqbal menilai Ahmad Rizali telah gagal dalam menjalankan tugasnya yang berimbas pada kinerja pemerintahan daerah.
Dikatakannya, ada beberapa poin yang menjadi catatan SIRA terhadap kinerja Pj Bupati Muara Enim.
Seperti indikator yang disorotinya adalah tingginya tingkat inflasi yang mencapai 4,63 persen berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel per Februari 2024.
Tingkat inflasi ini menjadi yang tertinggi di Sumsel dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,98.
“Sehingga secara kualitas, Pj Bupati Muara Enim kami nilai kurang mampu meningkatkan kualitas pemerintahan di wilayah tersebut,” kata Rahmat saat dibincangi usai menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (15/3).
Rahmat menuturkan, kegagalan menekan angka inflasi di kabupaten memberikan dampak langsung terhadap penekanan angka inflasi di tingkat Provinsi Sumsel.
“Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas, kami berharap kepada PJ Gubernur Sumsel untuk segera menindaklanjuti laporan ini, dengan merekomendasikan kepada Kemendagri untuk mencopot PJ Bupati Muara Enim dari jabatannya, dan segera mencari penggantinya yang lebih berkompeten dan paham tentang bagaimana cara menjalankan roda Pemerintahan yang baik,” ucap Rahmat.
Menurutnya, evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Kepala Daerah harusnya bisa dilakukan secara berkala dengan tolok ukur tertentu. Sehingga, apabila tidak tercapai maka bisa digantikan dengan orang yang lebih berkompeten.
“Apalagi mereka (Pj Kepala Daerah) ini sifatnya hanya sementara sehingga mudah untuk mengevaluasinya apabila target yang diemban tidak tercapai,” katanya.
Kedatangan peserta aksi demo yang tertib itu mendapat tanggapan dari Staf Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang mengatakan bahwa setiap Pj kepala daerah dilakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali. Dari hasil evaluasi itulah akan diketahui kinerja setiap Pj kepala daerah.
Untuk yang disampaikan adik adik sekalian akan kami tindaklanjuti dan sampaikan pada pimpinan setelah dianalisa. Kata Sri Sulastri (tim)
