Berhasil Tekan Inflasi, Kemenkeu Beri Sumsel Reward DID Senilai Rp10,32 Miliar

Editor: M. Anton

JITOE – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI karena berhasil menekan laju inflasi lebih baik dari nasional. Atas keberhasilan tersebut Kemenkeu memberikan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp10,32 Miliar,

Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang rata-rata kenaikan inflasi Mei-Agustus hanya sebesar 0,26 persen, lebih rendah dari kenaikan inflasi nasional sebesar 1,14 persen.

Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan, reward dari Kementerian Keuangan RI yang diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merupakan berita baik bagi masyarakat Provinsi Sumsel.

“Berita baik alhamdulillah karena menekan laju inflasi itu Pemprov Sumsel tidak semata-mata ingin mengejar hadiah dari dana insentif, tapi memang betul-betul kita menekan inflasi itu bertujuan agar kenaikan harga tidak dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, upaya kerja keras Pemerintah Provinsi Sumsel bersama masyarakat membuahkan hasil, terlebih disuport dengan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan.

“Tapi kalau memang dana reward itu memang dikasih Alhamdulillah, dananya juga akan kita salurkan untuk mendukung program-program unggulan salah satunnya GSMP,” katanya.

Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan hadiah berupa dana insentif daerah rata-rata sebesar Rp10 miliar kepada 10 provinsi terbaik di Indonesi yang bisa menekan inflasinya secara tajam pada Mei hingga Agustus 2022.

“Mereka-mereka ini yang diberikan insentif daerah dengan rata-rata hadiahnya adalah sekitar Rp10 miliar kepada daerah yang berprestasi mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” katanya.

Seperti diketahui, 10 provinsi yang mendapatkan DID Rp10 Miliar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani antara lain, yaitu.

1. Provinsi Kalimantan Barat Rp10,83 miliar
2. Provinsi Bangka Belitung Rp10,81 miliar
3. Provinsi Papua Barat Rp10,75 miliar
4. Provinsi Sulawesi Tenggara Rp10,44 miliar
5. Provinsi Kalimantan Timur Rp10,41 miliar
6. Provinsi DI Yogyakarta Rp10,41 miliar
7. Provinsi Banten Rp10,37 miliar
8. Provinsi Jawa Timur Rp10,33 miliar
9. Provinsi Bengkulu Rp10,33 miliar
10. Provinsi Sumatra Selatan Rp10,32 miliar