Oleh: Pudiyaka
Sementara, Jalur Sherpa yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri, akan berfokus pada pembahasan area kerja sama non-keuangan. Di antaranya, pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, energi, lingkungan dan perubahan iklim, pertanian, ekonomi digital, anti korupsi, perdagangan-investasi-industri, pariwisata dan pemberdayaan perempuan.
Pada Jalur Sherpa terdapat 11 Kelompok Kerja (Working Group) dan 1 kelompok inisiatif yang diampu berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pertemuan non-pemerintah atau Engagement Group.
“Inklusivitas adalah kata kunci Presidensi G20 Indonesia. Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan. Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.
INDONESIA SIAP PETIK MANFAAT
Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat berkontribusi mendukung pemulihan ekonomi domestik, melalui rangkaian pertemuan secara kumulatif yang menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional.
Kehadiran para delegasi berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia, baik secara langsung, terhadap sektor jasa; perhotelan, transportasi, UMKM, dan sektor terkait lainnya, maupun secara tidak langsung melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi.
“G20 memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global yang dapat mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
G20 dikatakan Menkeu merupakan forum internasional yang sangat strategis. Selain karena keanggotaannya terdiri dari kombinasi negara maju dan berkembang, secara keseluruhan negara-negara G20 merupakan 66 persen populasi dunia yang menguasai 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.
Menkeu memaparkan, “Prakarsa global G20 secara nyata diwujudkan dalam menangani tantangan global antara lain penanganan krisis, arsitektur keuangan internasional, perdagangan internasional, pengembangan infrastruktur, perpajakan internasional dan penguatan Global Partnership.”
Lebih lanjut, melalui tema Pulih Bersama, kata Menkeu, negara-negara akan membahas bagaimana strategi dan cara untuk dunia keluar dari pandemi.
Saat yang sama pula Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menambahkan bahwa untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia yang merata dan pertumbuhan ekonomi yang makin kuat dan berkelanjutan, maka Presidensi Indonesia akan mengangkat sejumlah agenda prioritas di Jalur Keuangan. (*)
