Tahun Ini Pelatihan Prakerja Digelar Secara Tatap Muka, Penerima Bansos Boleh Jadi Peserta
Editor: M. Anton
JITOE – Di tahun 2023, program Kartu Prakerja akan beralih ke skema normal, atau bukan lagi program semi bantuan sosial (bansos) seperti sebelumnya. Dengan begitu, penerima bantuan subsidi upah (BSU) bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan program keluarga harapan (PKH) dapat menjadi peserta Kartu Prakerja 2023.
Pelaksanaan pelatihan pun akan digelar secara tatap muka (offline) maupun online.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pelatihan offline akan dimulai bertahap pada kuartal I 2023 sejalan dengan pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang pertama.
Di awal, pelatihan tatap muka hanya dilaksanakan di 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT dan Papua.
“Pelatihan secara offline secara bertahap diawali di 10 provinsi dan ini pembukaan gelombang pertamanya dilakukan di triwulan pertama di 2023,” jelas Airlangga dalam konferensi pers Peluncuran Skema Normal Program Kartu Prakerja, Kamis (05/01/2023).
Durasi pelatihan juga akan ditambah dari minimal 6 jam menjadi minimal 15 jam.
“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM, PKH, boleh menjadi peserta Kartu Prakerja. Karena ini untuk re-training dan re-skilling, bukan bansos lagi,” tambah Airlangga.
Airlangga mengatakan bantuan Kartu Prakerja tahun ini sebesar Rp4,2 juta per peserta, naik dari sebelumnya sebesar Rp3,55 juta. Namun insentif yang diterima peserta lebih rendah karena anggaran besar diberikan untuk biaya pelatihan kerja.
Rincian bantuan Rp4,2 juta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, transportasi Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. (*)
