Tanpa Strong and Sustainable Commitment Korupsi di Indonesia Tidak Akan Hilang
Jitoe, Jakarta – Organisaasi apapun yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak akan pernah mampu menghentikan korupsi di Indonesia.
Hal ini diungkapkan mantan Ketua KPK periode pertama, Taufiqurahman Ruki (Ruki) ketika ceramah yang ditayangkan Amri Mahre Channel, 14 Desember 2024.
Dan apa yang diucapkan mantan ketua KPK tersebut, dia menyatakan bertanggung jawab atas pernyataan itu.
Lebih lanjut Ruki mengungkapkan pengalaman KPK setelah dilanjutkan Antasari, akhirnya klepek-klepek. Ganti Abraham Samad melambung tinggi, namun akhirnya klepek-klepek juga, praperadilan kalah persidangan bebas.
Lalu ganti Agus Raharjo Aman. Ombak nggak kencang anginnya tenang, kemudian ganti Firly jadi mabok. Dan Pimpinan KPK yang baru dilantik pun tidak akan pernah berhasil menghentikan korupsi.
“Corruption Perception Index (CPI) kita turun, tegas Ruki.
CPI adalah diukur oleh transparansi Internasional, apabila pelayanan publik lancar, tidak ada masalah suap-menyuap, tidak terhambat oleh birokrasi maka CPI-nya akan naik,” kata Ruki menegaskan.
Ruki mempertanyakan, “Emangnya pelayanan publik tugas KPK? Emangnya pelayanan paspor, STNK-Samsat, SIM, KIR mobil, Sertifikat tanah BPN, dan lain-lain tugas KPK?.”
Lalu Ruki menunjukkan pengalamannya ketika mengurus paspor dating ke kantor Imigrasi. Oleh petugas imigrasi dijelaskan, kalau selesai hari ini biayanya lebih mahal. “Kalau sesuai urutan beberapa hari dengan biaya lebih murah,” tutur petugas Imigrasi.
Itu dialami oleh Ruki ketika dirinya masih eksis sebagai Ketua KPK. Bahkan pungli itu juga dialaminya ketika mengurus SIM.
Ditegaskan Ruki, yang mengurusi seperti paspor, STNK, SIM, KIR mobil, sertifikat tanah dan lain-lain itu kan public services, itu tugas dan kewajiban kementerian dan departemen.
Pemberantasan korupsi akan bisa berhasil apabila ada strong and sustainable commitment dari dua pemimpin di negara ini. Yang pertama strong and sustainable commitment dari Kepala Negara (Presiden), kalau ada kasus terbukti secara sah dan meyakinkan hukuman maksimal (hukuman mati).
Yang ke-dua, strong and sustainable commitment dari Pemimpin Pengadilan (Ketua Mahkamah Agung). Kalau ada kasus terbukti secara sah dan meyakinkan hukuman maksimal (hukuman mati).
Presidennya harus tegas, jangan Cuma pada waktu kampanye saja. Nyatanya beberapa menterinya ditangkap, tegas Ruki menjelaskan kondisi saat ini.
Peranan audit internal untuk membuat sesuai tatanan dan aturan sistem, itu yang menunjukkan disiplin. Sistem itu juga disiplin, itu kepatuhan dan ketaatan kepada mekanisme.
Lebih lanjut Ruki menjelaskan sistem, disiplin dan kepatuhan yang diibaratkan seperti kita menggunakan pakaian. Pertama pakai celana dalam, kaos dalam, kemudian baru celana luar, baju, pakai kaos kaki baru kemudian pakai sepatu.
“Kalau pakai celana luar dulu, kemudian pakai celana dalam namanya saya Superman,” ujar Ruki bergurau. (Pudiyaka)
